pilarsumsel.com Trenggalek, Jawa Timur – Sebanyak 166 warga di Desa Boto Putih, Kecamatan Bendungan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa. Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhamad Natanegara yang hadir mendampingi Bupati Trenggalek saat meninjau penyaluran bantuan ini menghimbau untuk menggunakan bantuan itu sesuai peruntukannya.
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar sebagai penerima BLT DD ini akan menerima uang tunai sebesar Rp. 900 ribu. Hal ini sesuai dengan amanah Perpres 104 tahun 2021, yang mengamanahkan kepada pemerintahan desa untuk mengalokasikan 40% dana desanya untuk BLT tersebut.
Tidak ingin digunakan untuk hal-hal yang bukan peruntukannya, Wakil Bupati Trenggalek itu mewanti-wanti KPM menggunakan bantuan ini dengan baik. “Ingat bantuan ini diberikan tujuannya adalah untuk pemenuhan gizi. Pandemi belum berakhir, kondisi tubuh perlu kita jaga. Salah satu jalannya adalah asupan gizi tercukupi,” terang Wabup Syah.
“Jadi tidak boleh untuk membeli rokok, membeli tembakau atau untuk kondangan,” lanjut mantan anggota DPRD Trenggalek itu menambahkan.
Selain mensosialisasikan fungsi BLT, Wabup Syah juga tidak lupa mengajak warga penerima BLT yang rata-rata lansia itu untuk mau mengikuti anjuran pemerintah Vaksinasi Covid 19. Karena vaksinasi Covid yang akan melindungi masyarakat dari wabah ini dan merubah pandemi menjadi sebuah endemi. Dengan begitu aktivitas masyarakat kembali normal dan ekonomi semakin membaik.
Bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa itu disambut baik oleh warga penerima manfaat. Kawis, salah satunya, janda 60 tahun itu merasa senang mendapatkan bantuan ini. Perempuan yang menggantungkan hidup dari hasil bercocok tanam itu merasa uang Rp 900 ribu yang diterimanya sangat membantunya memenuhi kebutuhan hidup. “Terima kasih, tentunya bantuan ini sangat membantu,” ungkapan terima kasih wanita lanjut usia itu dalam bahasa jawa.
Kades Boto Putih, Misni, dalam penyaluran bantuan BLT DD ini menambahkan. Penyaluran BLT DD ini berdasarkan amanah Perpres 104 tahun 2021, dimana setiap desa diwajibkan mengalokasikan 40% dana desa untuk BLT. Desanya sendiri, menurut Misni mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 597.600.000 untuk 166 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM mendapatkan uang tunai Rp. 900 ribu yang peruntukannya untuk pemenuhan asupan gizi masyarakat.(bud)
