Pilarsumsel.com Trenggalek – Kondisi jalan Ngampon-Bendorejo pasca diperbaiki, di sana sini penuh dengan kerusakan, menyulut kegeraman masyarakat terhadap mutu atau kwalitas atas pengerjaan proyek jalan.
Bahkan setelah proyek jalan Ngampon-Bendorejo yang menelan anggaran sekitar 12 milyar tersebut, dikerjakan, belum genap berusia 6 bulan, masih menyisakan pekerjaan, yaitu pembongkaran jalan.
Nampak, para pekerja dari penyedia jasa membongkar jalan yang ambles, dan sebagian aspal jalan yang mengelupas serta terpisah dari badan jalan.
Hal ini menimbulkan arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan, mengalami sedikit gangguan. Kendaraan bermotor, baik roda dua atau lebih, harus berhati-hati. Apalagi pada waktu malam hari. Tak ada lampu penerangan jalan. Dan kurangnya tanda atau alat yang menyebutkan ada kerusakan jalan. Karena ada beberapa titik keadaan jalannya yang berlobang, membahayakan pengguna jalan raya yang melintasinya.
Truk pengangkut material proyek bendungan di Kecamatan Bendungan pun melintasi jalur Ngampon-Bendorejo, semakin memperparah kerusakannya.
Ketua Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) DPW II Kabupaten Trenggalek, Imam ‘Ceklik’ Bahruddin, sangat menyayangkan pengerjaan proyek jalan raya Ngampon-Bendorejo.
Menurutnya, terkesan asal jadi.
“Saya punya data-datanya dari pengerjaan awal, hingga akhir.”
Saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Joko Widodo mengatakan, kondisi jalan yang rusak setelah diperbaiki ada yang rusak, kita minta penyedia jasa memperbaikinya.
“Saya akan berkordinasi dengan kontraktor untuk memperbaikinya, di masa pemeliharaan ini. Jatuh tempo masa pemeliharannya di bulan Desember.”
Saat ditanya rencana Ketua LGMI DPW II Trenggalek, yang akan mengajukan perihal class action, Joko Widodo berucap, tadi kami bertemu dan berbincang-bincang di ruangan saya, ngopi istilahnya.
Nggak ada perkataan ke arah situ. Biasa aja, santai. Ngobrol.”
Disinggung mengenai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, terkait pemeriksaan proyek jalan Ngampon-Bendorejo, ia pun mengutarakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pungkasnya(bud)
