TULUNGAGING,PILAR SUMSEL.COM- Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tulungagung memberikan catatan bahwa pembanguan infrastruktur wilayah pinggiran belum semuanya tersentuh. Untuk itu, Fraksi PKB menyarankan kepada Pemkab Tulungagung agar untuk mengkaji ulang dan mengevaluasi program prioritas pembangunannya.
“Menurut data kami, kebutuhan pembangunan infrastruktur pinggiran belum semuanya tersentuh,” kata anggota Fraksi PKB Tulungagung, Yuli Nadhifah Triswati di Kantor DPRD setempat.
Dalam hal anggaran dan realisasi belanja modal khususnya belanja jalan, irigasi dan jaringan, lanjut Yuli, Fraksi PKB menganggap penyerapan pada sektor tersebut kurang maksimal. Karena dari total yang dianggarkan sebesar Rp. 83.160.115.303 hanya terealisasi sebesar Rp. 59.715.735.094.
Lambatnya realisasi belanja itu, menurutnya tidak selaras dengan misi ke 4 Bupati Tulungagung yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu Membangun Infrastruktur Wilayah Pinggiran yang Berkualitas dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan.
Artinya ada dana yang tidak terserap untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, ditengah kebutuhan pembangunan infrastruktur wilayah penggiran belum semuanya tersentuh.
“Ini perlu dikaji ulang, agar misi Bupati terpilih bisa terwujud,” ucapnya.
Yuli menambahkan, dalam hal perencanaan pembangunan daerah pasca akhir jabatan Bupati dan wakil Bupati Tulungagung 2023 nanti. Dia menyarankan agar RPJMD Tulungagung harus tetap berpihak pada RPJMD yang berkelanjutan dengan berpatokan pada RPJMD sebelumnya dengan orientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.
Selain itu, Dia juga meminta agar dana cukai yang tidak terserap, agar dimasukkan dalam PAK dengan prioritas pembangunan infrastruktur wilayah pinggiran yang sampai saat ini tidak tersentuh.
“Dalam hal mewujudkan visi Bupati Tulungagung, dana cukai yang tidak terserap bisa dimasukkan dalam PAK dengan prioritas pembangunan infrastruktur wilayah pinggiran yang sampai saat ini tidak tersentuh,” ucapnya.
Sekedar informasi, pernyataan ini disampaikan oleh anggota Fraksi PKB Tulungagung, Yuli Nadhifah Triswati saat rapat Paripurna DPRD Tulungagung pada Sabtu (10/9/2022) lalu.(dwi)
