pilarsumsel.com Trenggalek, Jawa’ Timur– Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan etalase dari seluruh proses perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD). Baik dan buruknya seluruh OPD tentu bisa dilihat dari proses kinerja perencanaan di Bappeda.
Hal tersebut disampaikan oleh Pranoto, Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, usai pimpin rapat kerja (raker) pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 bersama Bappeda dan Dinas PUPR, Kamis (6/7/2023).
Pranoto, Ketua Komisi III DPRD Trenggalek menyampaikan, dimana ada anggapan 10 miliar di Bappeda tahun anggaran 2022 dan telah terealisasi sebesar 94, sekian persen artinya ada Silpa Enam ratus tujuh juta, enam belas ribu, empat ratus rupiah (Rp 607.016.400,00).
“Komisi ingin tahu penjabaran silpa 607 juta sekian itu dari mana saja, karena jika dilihat dari pagu anggaran 10 miliar dan Silpa segitu cukup normal,” terang Pranoto.
Lebih lanjut Pranoto mengatakan, sekalipun kita nilai itu sudah cukup baik, tetap kita kejar sumber Silpa itu dari mana saja detailnya. Mengingat Bappeda adalah etalase dari seluruh OPD.
“Ternyata dari hasil klarifikasi kami apa yang disampaikan Bappeda ada benarnya. Silpa itu sumber dari efisiensi utamanya makan minum rapat dan belanja barang habis pakai,” jelasnya.
Dari hasil pembahasan LPJ tersebut, menurut Pranoto, bisa dijadikan bahan untuk pembahasan Perda-perda berikutnya. Sehingga jangan sampai terjadi masyarakat yang dibutuhkan jalan namun pemerintah menganggarkan sosialisasi.
Komisi III menilai apa yang dilakukan Bappeda sudah sangat baik dan bisa dijadikan acuan atau dasar pemikiran OPD yang ada di kabupaten trenggalek dan semua pihak dalam kerangka Pembahasan Perda.
“Yang menarik adalah pekerjaan yang dipihak ketigakan senyampang Bappeda mampu tetap dilakukan dengan Swakelola sendiri demi bisa efisiensi anggaran,” tegasnya.
Dilain pihak untuk PUPR menurut Pranoto, dari apa yang disampaikan kemarin terkait Silpa 50 miliar ternyata setelah dibedah Silpa terbesar dari dana PEN. Karena dari total dana PEN sejumlah 100 miliar dan hanya terserap 75 miliar. Selain itu juga dari DAK.
” Hal tersebut terjadi karena ada pekerjaan yang putus kontrak dan juga ada yang pekerjaannya melampaui tahun anggaran,” terang Pranoto.
Perlu kami sampaikan semua itu adalah catatan dan akan menjadi pembahasan berikutnya.
(bud)
