Pilarsumsel.com Trenggalek – Gubernur Jawa Timur melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/9/2021). Salah satu nama yang dilantik adalah Ir. Joko Irianto, M.Si., sebagai Staf Ahli Gubernur Jawa Timur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan. Pelantikan pejabat eselon II lingkup Pemprov Jatim tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor: 821.2/4445/204/2021.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan kepada Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan bahwa saat ini ada sesuatu yang dilakukan redefinisi dengan melihat kecenderungan penggunaan terminologi dari SDG’s yaitu zero poverty. Untuk itu Gubernur meminta ada koordinasi dengan OPD terkait guna mencocokan format dengan Badan Pusat Statistik terkait indikator-indikator dalam penanganan kemiskinan.
“Mungkin beberapa diantara kita memang harus melakukan telaah berkaitan dengan kemiskinan ekstrem, ini bagian dari pemaknaan terhadap zero poverty di SDG’s, oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas ini tolong nanti koordinasi dengan analis di Pemprov ini kemudian dikoordinasikan dengan BPS, supaya Bappeda menghitungnya juga tepat,” tutur Gubernur Khofifah.
Selain itu, Gubernur juga menyinggung terkait BUMD maupun BLUD yang berada dalam koordinasi Pemprov Jatim. Menurut Gubernur Khofifah, sudah saatnya Pemprov menyiapkan holding dalam manajemennya. Untuk itu perlu adanya tim yang melakukan berbagai exercise yang merekomendasi apa yang bisa dimaksimalkan.
“Apakah kaitan dengan efisiensi, efektivitas maupun menjadi sumber-sumber PAD baru, dan PR-PR seperti ini tidak nutut kalau tidak disupport oleh struktur, saya berharap Biro Perekonomian bisa menjadi biro pengembangan dan pembinaan BUMD,” tekan Gubernur.
“Perekonomian ini makro, BUMD kita banyak, kalau ini bisa menjadi sumber PAD kita maka penguatan peran dan revitalisasi dari beberapa BUMD kita menjadi penting,” imbuhnya.
(bud)
