Minta Ganti Segera Dirut PT MEP
Musi Banyuasin, PS- Untuk kesekian kalinya, gabungan organisasi yang menamakan diri Solidaritas Masyarakat Penyampai Aspirasi (SOMASI) menyuarakan jeritan masyarakat terkait pengelolaan kelistrikan di Kabupaten Musi Banyuasin.
“Ada dua hal yang menjadi catatan buruk yang menjadi penilaian masyarakat terhadap kinerja PT Muba Electric Power (PT. MEP) dalam menangani kelistrikan di Kab Muba,” ujar Koordinator SOMASI Haris Saputra dalam rilisnya, Rabu (15/12/2021)
Dijelaskannya, hal yang pertama ialah mengenai tarif listrik yang diberlakukan oleh PT. MEP sungguh sangat mahal dan sangat membebani masyarakat.
“Catatan pertama adalah mengenai tarif listrik yang diberlakukan PT MEP. Bukan jadi rahasia umum, hari ini dampak dari pandemi, perekonomian masyarakat sudah sulit. Dan mahalnya tarif listrik yang diberlakukan PT MEP sudah pasti menambah beban kehidupan masyarakat Muba khususnya yang menjadi konsumen PT MEP, ” terangnya.
Mahalnya tarif ini semakin dirasakan oleh masyarakat setelah mengikuti program migrasi KWH Meter Pascabayar ke Prabayar, aturan dari PT MEP yang mengikat masyarakat sebagai konsumen untuk dipatuhi.
“Padahal, pihak PT MEP mengklaim bahwa program ini akan mengurangi / memperkecil tagihan biaya listrik seperti yang mereka sosialisasikan ke masyarakat. Faktanya, pada kenyataannya hari ini masyarakat semakin tercekik oleh biaya tagihan listrik mereka yang semakin mahal. Hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk pembohongan publik, ” tegas Direktur Pusat Studi Anggaran dan Kebijakan Indonesia (Pustaka Indonesia).
Lanjutnya, hal kedua yang menjadi catatan buruk dari PT MEP adalah terkait Pelayanan.
“Sungguh disayangkan, mahalnya tarif listrik yang dirasakan masyarakat tidak berjalan beriringan dengan pelayanan yang didapat oleh masyarakat sebagai konsumen PT MEP. Keluhan ini sudah banyak disampaikan oleh masyarakat, baik di akun-akun media sosial milik PT MEP, maupun secara langsung. Wajar saja di sepanjang tahun 2021 ini, beberapa kali masyarakat turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Mereka sudah sangat gerah dengan kinerja PT MEP, ” tandasnya.
Ditambahkan Suni, anggota SOMASI lainnya, menyampaikan bahwa keluhan dan aspirasi terkait ini sudah beberapa kali disampaikan masyarakat ke Pemerintah Kabupaten dan DPRD Muba. Terakhir kali tepatnya pada 1 November kemarin, DPRD melalui Komisi II telah menggelar rapat terkait mahalnya tarif listrik ini, dan hingga kini masyarakat masih menunggu hasil nya.
“Wajar saja, karena carut marutnya kinerja PT MEP, hari ini tidak sedikit masyarakat yang menginginkan pengelolaan listrik diambil alih oleh PLN, ” ungkapnya.
Dijelaskannya, kondisi seperti ini adalah sebuah dilema bagi Pemerintah. Di satu sisi, PT MEP sebagai salah satu BUMD sejatinya dibutuhkan untuk menyokong peningkatan perekonomian daerah, dan disisi lain, bila terus dipertahankan akan menjadi bola liar yang selalu dikeluhkan masyarakat.
“Salah satu win win solution yang kami tawarkan adalah mengganti segera Dirut PT MEP yang diduga menjadi orang yang paling bertanggung jawab. Salah satu langkah yang akan kami lakukan dalam menyuarakan ini adalah dengan menyurati Plt Bupati dan DPRD Muba. Bila seluruh organisasi yang bergabung di gerakan SOMASI ini menyepakati, tidak menutup kemungkinan kami akan turun melakukan aksi demonstrasi menyuarakan aspirasi ini, ” terangnya lagi.
Diyakininya, dengan pergantian pucuk pimpinan PT MEP akan membawa perubahan yang lebih baik ditubuh PT MEP. (Rilis SMSI Muba)
