MUSI RAWAS,- Jika sebelumnya anggota DPRD Musi Rawas fraksi Gerindra menolak. Kini giliran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pucuk juga secara tegas menolak dan tidak setuju rencana Pemerintah kabupaten Musi Rawas yang akan melakukan peminjaman sebesar Rp.300 milyar pada pihak ketiga.
Hal itu ditegaskan Ketua LSM Pucuk Pendi saat diwawancarai wartawan, Rabu (31/08/2022).
” Secara pribadi saya menolak atas rencana pemkab Mura akan meminjam uang sebesar Rp. 300 Milyar kepada pihak ketiga, karena kurang elegan. Musi Rawas ini lumbungnya Sumber Daya alam (SDA), ada banyak yang bisa diefektifkan, contohnya kita kan ada penyertaan modal dari Bank SumselBabel itu berapa milyar, serta ada beberapa BLUD dari Pemkab Mura kepada pihak ketiga,” ungkap Pendi.
Lanjut Pendi mengatakan, apabila itu masih dilakukan oleh pihak Pemkab Mura, maka akan membebani APBD tahun berikutnya, apalagi beban bunga pinjaman itu sangat besar sekitar 4-9 persen, lebih baik bupati mengefektifkan dana yang ada.
” Apa dengan peminjaman dana itu dipastikan APBD kita kedepanya nanti akan baik-baik saja. Sebenarnya dengan kata lain bupati Mura kita sekarang ini tidak becus mengurus Musi Rawas, lebih baik bupati mundur saja, karena masih banyak orang yang bisa mengurus Musi Rawas ini lebih baik,” pinta Pendi.
Saat ditanya wartawan apakah dengan minusnya APBD Mura Tahun 2023 sebesar 300 Milyar apakah efisiensi dari pusat ? Dirinya dengan tegas menjawab bahwa kalau efisiensi dari pusat memang sebelumnya Musi Rawas sudah kena efisiensi akibat dampak covid 19. Bahwasanya program Visi Misi bupati kita sekarang ini tidak ada yang berkaitan untuk perkembangan ekonomi, semuanya hibah. Hibah yang bernuansa politik, seperti dana untuk Santunan kematian, Pengadaan mobil ambulance 1 desa 1 ambulance, Jalan mulus merata sampai kepelosok desa, 1 kecamatan 1 alat berat, dan lainnya. tidak ada yang membangun untuk perkembangan ekonomi, semuanya menghabiskan anggaran saja.
” Saya pesimis program bupati akan terwujud.dengan dasar inilah kita menolak bupati untuk meminjam dana kepada pihak ketiga. yang cocok nya lagi OPD seperti Bappeda menjadi season maker ini tidak ada fungsinya sama sekali, bagaimana cara mengambil dana dari pusat dan pihak ketiga yang berpotensi untuk dikembangkan di Musi Rawas,” ucap Pendi.
Lebih lanjut Pendi mengatakan, kenapa ini bisa dibilang defisit Rp 300 milyar, memang sangat wajar. Hampir dua tahun kepemimpinan bupati, untuk tahun kedepan, musi rawas akan defisit terus jika tidak dibenahi posisi atau kinerja para OPD.
” Alangkah bagusnya bupati mengefektipkan saja APBD yang ada, tidak usah meminjam,” harap Pendi.
