Sedangkan strategi yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Mereka tidak mungkin disupport terus, diberikan jaminan sosial dalam bentuk pengurangan beban pengeluaran. Kelompok ini harus diberdayakan, sehingga suatu saat nanti bisa berdaya, mampu dan berhasil keluar dari data kemiskinan.
Bentuk pemberdayaan ini tidak bisa berpangku tangan pada dinas sosial saja, melainkan perlu kerja keroyokan. Seperti tadi untuk mengurangi beban pengeluaran BPJS bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, terus bedah rumahnya bekerjasama dengan PKPLH atau BAZNAS, kemudian KIP dari Dinas Pendidikan.
Untuk pemberdayaan ekonomi keluarga juga sama, disana ada peran Perinaker, Dinas Pertanian, Perikanan, Komindag dan yang lainnya. Mereka itu dilatih diberikan ketrampilan, tergantung mereka inginnya apa dan tidak bisa dipaksakan, tandasnya.
Melengkapi pernyataan Wabup Syah, Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Ratna Sulistyowati menambahkan, “program pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya ada Jadi Pengusaha Mandiri (JAPRI), Female Preneur menyasar pada kelompok masyarakat miskin di desil 2 dan desil 3,” tambah Kadinsos perempuan ini ketika mendampingi Ketua TKPK Trenggalek mengikuti rakor pengentasan kemiskinan yang digelar Pemprov Jatim, Rabu Malam (22/9/2021).
Kenapa harus desil 2 dan 3 bukannya desil 1 yang benar benar miskin, perempuan yang juga berprofesi dokter tersebut menjelaskan, “karena yang di desil 1 adalah kelompok masyarakat yang berada pada kelompok kemiskinan absolud. Seperti disabilitas berat, atau masyarakat yang benar-benar tidak bisa bangkit meskipun disupport, dilatih dan sebagainya. Di desil 1 ini yang dibutuhkan adalah bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran,” terangnya.
