pilarsumsel.com Trenggalek, Jawa Timur – Komisi 1 DPRD Kabupaten Trenggalek bersama Eksekutif, (Camat dapil 3 dapil 4, Bakeuda, Asisten 1 dan P.j Sekda) melakukan Rapat Kerja membahas persiapan pelaksanaan APBD tahun 2022 di Aula DPRD, Selasa (22 /2/2022).
Ketua Komisi 1, Alwi Burhanudin menyampaikan, “agenda rapat hari ini menggali informasi dan masukan dari masing masing wilayah kerjanya, terkait penyerapan anggaran tahun 2022 dan progres rencana kegiatan tahun 2022 sudah sejauh mana,”.
Alwi menuturkan dalam Rapat Kerja hari ini dari seluruh Camat yang yang hadir, semua menyampaikan.
“untuk penyerapan angaran masih sebatas gaji 2 bulan, Januari dan Februari, kisaran 7% dari total angaran yang diterima,”
“Sedang untuk Operasional belum realisasi, sehingga dalam melaksanakan kegiatan wajib, seperti Musrena Keren, Musrenbang, harus mencari dana talangan dari pihak ketiga,” tuturnya.
Alwi juga menambahkan, untuk progres kegiatan desa terkait pemamfaatan BLT DD (dana desa) sampai sejauh ini masing masing desa sudah masuk dalam proses, “pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan proses perubahan APBDes menyesuaikan Peraturan Meteri Keuangan (PMK), sesuai presentasi masing masing Camat tadi,” ucapnya.
“Dan juga mulai tahun anggaran ini untuk, Bantuhan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial diberikan dalam bentuk tunai lewat kantor Pos, yang dulu kerjasama dengan BNI diberikan dalam bentuk sembako lewat E warung, sedang pihak kecamatan sebagai pendamping,” pungkasnya.
Asisten 1 Kabupaten Trenggalek Edi Supriyanto menyampaikan, menyikapi munculnya wacana peraturan pemerintah untuk dihapuskanya pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PNS), Edi memintah kepada komisi 1 DPRD Trenggalek karena yang membidangi, untuk membahas bersama sama bagaimana penyikapannya.
“Mengingat sampai sejauh ini masih banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai non PNS, seperti halnya, petugas jaga malam, penyedia ketering dan pekerjaan yang lain, seyogyanya pekerjaan seperti itu di outsourcingkan,” pungkas Asisten
(bud)
