Palembang – Komite I DPD RI menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam pengelolaan tata ruang. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (15/9/2025), yang diterima langsung oleh Gubernur H. Herman Deru.
Kunjungan ini merupakan bagian dari inventarisasi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ketua Komite I DPD RI, dr. Andi Sofyan Hasdam, menekankan bahwa penataan ruang harus mengedepankan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Dimanapun kami berkunjung, selalu kami tekankan bahwa keberadaan anggota DPD harus dirasakan masyarakat. Tata ruang penting untuk menghindari konflik, mencegah bencana, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Sofyan.
Herman Deru dalam sambutannya mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia menyebut, kehadiran Komite I DPD RI menjadi pencerahan sekaligus dukungan nyata bagi pembangunan Sumsel.
“Kami terbantu dengan masukan langsung dari anggota DPD RI. Ini momen yang berharga bagi kami di Pemprov Sumsel,” katanya.
Gubernur juga menegaskan pencapaian pembangunan di Sumsel. Ekonomi tumbuh 5,42 persen, tertinggi kedua di Sumatera. Lahan sawah juga terus berkembang, mencapai 519 ribu hektare dengan tambahan 48 ribu hektare sawah baru pada 2025.
Selain tata ruang, isu pemekaran wilayah menjadi sorotan. Dua daerah, Pantai Timur OKI dan Kikim Area Lahat, telah masuk dalam Prolegnas. Herman Deru berharap DPD RI bisa memperjuangkan agar proses ini mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Pemekaran ini kebutuhan strategis. Namun tentu kita masih menunggu kebijakan pusat, khususnya terkait moratorium,” jelasnya.
Anggota Komite I DPD RI Dapil Sumsel, Jialyka Maharani, menambahkan bahwa aspirasi dari daerah harus didengar. “Kami datang untuk mendengar langsung dan memastikan bahwa pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sofyan Hasdam menegaskan dukungan DPD terhadap usulan pemekaran. Ia menyebut pihaknya akan mengupayakan pembahasan khusus bersama Wakil Presiden untuk mempercepat langkah tersebut.
“Kami mengapresiasi kepedulian Gubernur terhadap masa depan Sumsel. Pemekaran wilayah bukan hanya soal administrasi, tapi juga pemerataan pembangunan,” tandasnya.( Dessy)
