LUBUKLINGGAU-Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Lubuklinggau melaksanakan Gathering Rilis APBN Triwulan lll Tahun 2023 di wilayah kerjanya.
Bertempat di Kantor KPPN Lubuklinggau, Jalan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur l kota Lubuklinggau, Kamis, 26 oktober 2023.
“Pers Release pelaksanaan APBN dan Realisasi di Kota Lubuklinggau, Musirawas dan Muratara ini guna memaparkan Rincian Realisasi belanja pemerintah pusat dan capaian Output belanja pemerintah pusat di wilayah LIMATARA (Lubuklinggau, musirawas dan muratara) melalui KPPN Lubuklinggau per 30 September 2023,” kata Kepala KPPN Lubuklinggau, Purwo Widiarto.
Lanjut dia, prioritas sektor yang paling besar alokasi anggaran dari Kementerian Lembaga ini untuk wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya itu dari sektor keamanan, itu mangkanya Lubuklinggau walaupun kota besar tapi tingkat keamanan terjaga. “Karena dengan adanya polres, kita bayar operasional kantornya dengan dana APBN, Kita bayar personil polisinya pakai APBN, personil TNI kita bayar personil dan operasionalnya pakai dana APBN,” ungkapnya.
Purwo Widiarto juga menjelaskan, apa saja produk, layanan dan tugas KPPN Lubuklinggau dalam menganggarkan dana Belanja di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musirawas dan Kabuaten Muratara.
Selain itu, ada penjelasan hasil pencapaian output belanja pemerintah pusat wilayah LIMATARA seperti DAK Fisik, Dana Desa, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil serta Dak Non Fisik.
Berdasarkan data KPPN Rincian Realisasi belanja pemerintah pusat wilayah Limatara perjenis belanja per 30 September 2023 adalah sebagai berikut :
BELANJA PEGAWAI
1. Peningkatan realisasi belanja pegawai triwulan lll 2023 lebih moderate dibandingkan peningkatan realisasi pada triwulan ll 2023 (karena adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya dibulan April 2023 dan Gaji ke-13 dibulan juni 2023)
2. Alokasi belanja pegawai terbesar terdapat pada 3 (tiga) K/L yaitu Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI dan Kementerian Agama senilai 85% dari total pagu belanja pegawai lingkup KPPN Lubuklinggau.
BELANJA BARANG
1. Peningkatan pagu belanja barang periode triwulan lll 2023 karena adanya penambahan pagu untuk keperluan kegiatan pentahapan pemilu 2024 di K/L komisi pemilihan umum wilayah limatara
2. Alokasi pagu belanja barang terbesar terdapat pada 3 (tiga) K/L yaitu, kepolisian RI, Komisi Pemilihan Umum, dan Kementerian Perhubungan.
3. Kepolisian (Rp 42,19 M) digunakan untuk pembiayaan seperti operasional perkantoran dan penyediaan layanan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.
4. KPU (Rp 53,99 M) untuk operasional perkantoran dan dukungan kegiatan pentahapan penyelenggara pemilu tahun 2024
5. Kemenhub (Rp 28,48 M) untuk operasional perkantoran dan penyelenggaraan layanan transportasi udara dan pemeliharaan prasarana Bandar Udara
BELANJA MODAL
1. Pagu anggaran belanja modal terbesar dialokasikan pada Kementerian Perhubungan (Rp. 52,92 M) atau senilai 87,69% dari total anggaran belanja modal wilayah Limatara
2. Pagu belanja modal tersebar pada 27 Satuan Kerja wilayah Limatara, dengan sebaran pagu terbesar terdapat di 16 Satuan Kerja di Kota Lubuklinggau, termasuk satuan kerja Kementerian Perhubungan (UPBU Silampari) yang digunakan untuk pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana Bandara.
3. Kabupaten Musi Rawas Utara mendapatkan alokasi belanja modal pada 5 Satuan Kerja yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana fisik serta peralatan dan mesin
4. Kabupaten Musi Rawas medapatkan alokasi belanja modal pada 5 Satuan Kerja yang sebagian besar digunakan untuk pengadaan inventaris, peralatan dan mesin.
Adapun pencapaian output belanja pemerintah pusat wilayah LIMATARA perfungsi per 30 September 2023 adalah sebagai berikut:
1. Pertahanan dan Keamanan Negara capai 83,85%
2. Penanganan Perkara dan Penyuluhan Hukum capai 122,93%
3. Penyediaan Layanan Peradilan capai 102,85%
4. Penyediaan layanan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan narkoba 68,43%
5. Penyediaan layanan permasyarakatan warga binaan capai 69,90%
6. Penyediaan layanan pendidikan berbasis Islam capai 74,51%
7. Penyediaan layanan penyelenggaraan pemilu, statistik dan keuangan capai 77,09%
8. Penyelenggaraan layanan dibidang pertanahan capai 35,92%
9. Penyediaan layanan pembinaan masyarakat dan lembaga capai 64,03%
10. Penyediaan layanan transportasi udara capai 83,33%
Adapun rincian realisasi belanja pemerintah pusat wilayah Limatara per 30 september 2023 adalah sebagai berikut:
DAK FISIK
1. Pagu DAK Fisik 2023 mengalami penurunan sebesar 27,33% dibandingkan dengan pagu 2022 dengan pagu terbesar ada pada subbidang jalan dan pagu terendah ada pada subbidang pengendalian penyakit bidang kesehatan
2. Terjadi peningkatan persentase salur di periode triwulan lll jika dibandingkan dengan triwulan ll sebesar 37,54%
3. Terjadi peningkatan persentase salur di periode yang sama jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 22,88%
4. Sampai bulan september tahun anggaran 2023, telah disalurkan DAK Fisik Tahap ll untuk 6 subbidang dan DAK Fisik Tahap lll untuk 3 subbidang dari total 7 subbidang DAK Fisik Bertahap pada Kabupaten Musi Rawas Utara
5. Telah disalurkan seluruh subbidang DAK Fisik Tahap l, untuk Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan kabupaten Musi Rawas Utara
DANA DESA
1. Pagu Dana Desa 2023 mengalami penurunan sebesar 4, 39% jika dibandingkan dengan pagu 2022
2. Terjadi peningkatan persentase salur di periode triwulan lll jika dibandingkan dengan triwulan ll sebesar 24,92%
3. Sampai dengan bulan september tahun anggaran 2023, Dana Desa telah disalurkan sebesar 167,14 M atau 67,90% dari keseluruhan pagu yang terdiri dari BLT sebesar 18,64 M dan non BLT sebesar 148,49 M
DANA ALOKASI UMUM
1. Pagu dan realisasi penyaluran DAU 2023 mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan dengan pagu dan realisasi penyaluran 2022 karena pada tahun 2022 penyaluran DAU tidak melalui KPPN Lubuklinggau
2. Terjadi peningkatan persentase salur di periode triwulan lll jika dibandingkan dengan triwulan ll sebesar 30,30%
3. Sampai dengan bulan September tahun anggaran 2023, Dana Alokasi Umum telah disalurkan sebesar 1.135,55 M atau 78,71% dari keseluruhan pagu
DANA BAGI HASIL
1. Pagu dan realisasi penyaluran DBH 2023 Mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan dengan pagu dan realisasi penyaluran 2022 karena pada tahun 2022 penyaluran DBH tidak melalui KPPN Lubuklinggau
2. Terjadi peningkatan persentase salur di periode triwulan lll jika dibandingkan dengan triwulan ll sebesar 29,26%
3. Sampai dengan bulan september tahun anggaran 2023, Dana Bagi Hasil disalurkan sebesar 545,31 M atau 63,67% dari keseluruhan pagu
DAK Non Fisik
1. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, pagu DAK Non Fisik yang disalurkan melalui KPPN Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga 150,88%. Hal ini disebabkan karena mulai tahun 2023 seluruh komponen bidang DAK Non Fisik disalurkan seluruhnya melalui KPPN Lubuklinggau sedangkan pada tahun 2022 penyaluran DAK Non Fisik hanya terbatas pada dana BOS, BOP, PAUD dan BOP kesetaraan
2. Sampai dengan bulan september tahun anggaran 2023, DAK Non Fisik telah disalurkan sebesar 254,84 M atau 73,39% dari keseluruhan pagu. (Ardianus/PS)
