pilarsumsel.com Trenggalek, Jawa Timur – Tidak tanggung-tanggung, Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin bawa semua layanan instansi pemerintah atau dinas yang ada di daerahnya, saat menjalankan program yang baru dicanangkannya itu, “Makaryo Neng Deso”, Rabu (11/1/2023).
Meskipun semua layanan instansi berpelat merah tersebut diboyong ke desa, diyakini oleh bupati muda itu, tidak akan mengganggu layanan yang ada. Pasalnya, hanya sekitar 40% yang di turunkan di desa dan sisanya, tetap menjalankan pelayanan kantor seperti biasa.
Apa yang dilakukan oleh bupati muda ini, semata-mata untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan untuk melayani masyarakat secara prima, seperti halnya membuka cafe pelayanan publik tahun 2022 lalu.
Tidak puas hanya mendobrak di 2022 lalu saja, kini di awal tahun 2023 ini, Mas Ipin, sapaan Bupati Trenggalek itu, membuat terobosan gila, dengan membawa semua layanan OPD yang ada ke desa.
Ini dilakukan, karena bupati itu menganggap dengan mendekatkan layanan (bekerja di desa) di rasakan lebih aspiratif.
Hapannya agar bisa melihat dan mendengar langsung kondisi riil yang ada di masyarakat. Tujuannya, dengan begitu, arah kebijakan serta anggaran pemerintah nantinya, bisa benar-benar aspiratif, sesuai dengan harapan masyarakat.
“Makaryo di desa, tujuannya mendekatkan pelayanan ke desa. Saya pernah ngantor di desa, namun kapasitasnya tidak sebesar ini. Saya membawa OPD untuk memberikan pelayanan. Tadi bisa kita lihat ada yang mengurus NIB, sertifikasi halal kemudian ini itu, sampai dengan BMUD menyalurkan kredit, kemudian solar Cell My Pertamina dan sekarang ini evaluasi jalan,” ucap Bupati Trenggalek, saat meninjau perbaikan jalan di Desa Ngadimulyo, Kampak secara swadaya oleh masyarakat.
Meskipun tujuannya Bogoran, tetapi kita juga ke desa lain.
Di Karangrejo, kita bersama petani-petani, mensolusikan bagaimana penanganan hama, kekurangan pupuk, dan segala macam yang permasalahan lainnya.
Kemudian kita juga mengantar KIS ke rumah warga miskin atau kurang mampu yang selama ini belum punya KIS. Kita mengantarkan ke rumah secara door to door atau dari pintu ke pintu.
Tidak hanya cukup di situ, pelayanan dukcapil juga ada. Jadi hampir semua pelayanan yang ada di Kabupaten, bisa diakses di tingkat desa.
“Ini nanti akan digelar setiap hari Rabu. Jum’at pagi kita evaluasi. Kemudian sonjo pendopo di Kabupaten Trenggalek kembali saya buka, namun waktunya Jumat pagi. Mulai jam 9 sampai menjelang Shalat Jumat,” ucap Mas Ipin menerangkan.
Ini biar lebih efektif, karena kita masih ngumpul rapat bersama OPD-OPD. Harapannya, kalau ada sonjo pendopo, OPD terkait bisa langsung kita panggil, sehingga bisa langsung memberikan solusi.
Sekarang harapannya adalah pelayanan itu bisa semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus ketika ketemu warga di bawah itu, kan ada aspirasi yang di terima, bagaimana kita itu bisa meningkatkan pelayanan. Seperti tadi, contoh pengennya cetak Adminduk, tidak jauh-jauh, karena memang sudah ada anjungan Capil mandiri. Kemudian ada inovasi kita bekerjasama dengan start up lokal Bloojek untuk ngantar ke desa desa. Bisa juga lagi, karena kita punya UPT di Watulimo, Munjungan dan Panggul. Bisa saja nanti UPT-nya di perluas layanannya. Cuma cetaknya berdasarkan geometrik, sehingga cetaknya pada kecamatan-kecamatan terjauh dari pelayanan Dukcapil.
Meskipun kita bawa ke desa, pelayanan masyarakat di kota tidak terganggu karena kita berbagi tugas. Mungkin sekitar 40% yang ada di desa, selebihnya tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Selain itu yang di desa terlayani maka kunjungan yang ke kota juga otomatis akan berkurang.
Pelayanan prima-pun kalau cuma di pusat kota, maka orang-orang yang jauh seperti di Panggul kemudian yang di sini, Kampak butuh effort yang lebih. Jauh, biaya ngantri kan kasian, biar kita saja yang mengalah. Karena kita yang punya anggaran, maka kita yang mengalah, kita kasih pelayanan ke bawah.
Ada yang bisa di tindaklanjuti sekarang, seperti di sektor perijinan. Salah satu UMKM tadi ingin desain yang bagus kemudian langsung di desain-kan dan langsung jadi. Yang butuh ijin-ijin, karena ijin itu cepat maka langsung keluar ijinnya.
“Kemudian yang begini, jalan rusak dan membahayakan pengguna jalan, bisa langsung kita anggarkan melalui perawatan rutin. Tim langsung mempersiapkan, kalau betonnya keras langsung bisa kita lapisi aspal pakai anggaran pemeliharaan rutin,” tutup Mas Ipin.
(bud/qow)
