Trenggalek, Jawa Timur, pilarsumsel.com –
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyampaikan pidato awal jabatannya. Dalam kesempatan itu juga dibacakan Pidato Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa oleh Asisten Perekonomian Sekdaprov Jatim, Joko Irianto.
Pidato awal ini dikemas dalam Sidang Paripurna yang digelar DPRD Kabupaten Trenggalek, Kamis (6/3/2025). “Ini penyampaian pidato awal seputar visi misi, seputar usulan pemerintah untuk merubah SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja). Terus kemudian mendengarkan pidato Gubernur Jawa Timur yang disampaikan oleh bapak Asisten Perekonomian Provinsi Jawa Timur,” ucap Bupati Arifin usai menyampaikan pidatonya.
Masih menurut Bupati Trenggalek itu “efisiensi anggaran merupakan penekanan dari pak presiden melalui Inpres nomor 1 tahun 2025. Jadi semuanya diharapkan dilaksanakan dengan ikhlas. Untuk penerapan tadi disampaikan ada untuk belanja untuk publik dan ada belanja aparatur. Terus kemudian bila terjadi penghematan maka penghematannya harus 2 sisi, yang publik dan aparatur. Tapi kita inginnya yang publik ini jangan sampai terkurangi haknya. Artinya bila sudah teranggarkan di Musrenbang jalan ini harus dibangun, kan itu yang harus kita perjuangkan,” imbuhnya.
Ditahap yang pertama kita sudah menyisir seperti uang rapat, honor dan seperti saya dan pak wabup diberi kesempatan untuk membeli kendaraan dinas baru, kita bilang tidak usah. Kemudian makan minum bupati tolong dikurangi. Total kita sudah dapat Rp. 49 miliar. Sesuai arahan Earmark dikembalikan lagi untuk pendidikan dan kesehatan.
Sisa Rp. 14 miliar kita gunakan dulu untuk kita sebutnya Satgas Daya (Satuan Tugas dan Kelompok Swadaya) anti jalan berlubang. Jadi satgas untuk antisipasi jalan berlubang.
Disinggung mengenai donasi ASN, Mas Ipin “ya monggo, yang penting ikhlas sesuai kemampuan. Kemudian diserahkan kepada lembaga yang mengatur. Seperti selama ini juga sudah berjalan normal melalui BAZNAS,” jelasnya.
Kalau niatnya zakat maka digunakan untuk Asnaf. Bila sedekah maka disedekahkan sesuai yang membutuhkan. Hanya seperti itu saja.
Tapi begini dalam pembahasan TAPD pemerintah telah berupaya memberikan remonerasi terbaik, harapannya ASN melayani masyarakat dengan baik. Kalau dalam pelaksanaanya masyarakat mendukung untuk tidak dikurangi berarti ya Alhamdulillah. Berarti ada indikator ASN Trenggalek dianggap baik oleh masyarakat.
Tapi tidak tahu kalau di jalannya pembahasan nanti DPR mengatakan, belanjanya aparaturnya terlalu tinggi. PAD nya Rp. 300 miliar tapi TPP sampai Rp. 100 miliar dan belanja pegawainya sampai Rp. 1 triliun. Kurangi dulu ini, sekian-sekian. Hal yang seperti ini yang tidak kita harapkan.
“Harapannya kesejahteraan pegawai tetap. Dan itu tidak mengurangi kesejahteraan karena sesuai kemampuan. Bisa berbagi dan berempati disaat banyak orang yang kena PHK, disaat banyak orang yang tidak seberuntung kita, dapat gaji 13 dan sebagainya. Sebenarnya seperti itu, tanpa harus kita dan DPRD koreksi besar besaran terhadap belanja pegawai. Daripada saya yang motong lebih baik anda yang bersedekah,” tutup kepala daerah ini.
(bud)