JAKARTA – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Musi Rawas diresmikan hari ini, Kamis (13/07/2023), di Kantor Kementerian PANRB Jakarta.
MPP Kabupaten Musi Rawas diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama 13 MPP daerah lain secara serentak dan didampingi oleh masing-masing kepala daerah.
Hadirnya 14 MPP di sepuluh provinsi tersebut merupakan wujud dari ekosistem pelayanan terintegrasi yang semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
Keempat belas MPP tersebut berada di Kabupatn Aceh Besar, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Musi Rawas, Kota Tangerang, KabupatenBandung Barat.
Kemudian Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kubu Raya, Kabopaten Pangkajene Kepulauan.
Selanjutnya, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Konawe.
Dari daftar tersebut, Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu pilot project MPP Digital Nasional.
MenPANRB, Abdullah Azwar Anas mengatakan MPP merupakan wujud komitmen kepala daerah dalam menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat.
“Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya karena Bupati dan Walikota merancang berdirinya MPP.
Mari kita bersama-sama terus belajar, saling gotong royong memberikan pelayanan yang lebih baik bagi publik,” ujarnya memberikan arahan.
Dia menjabarkan ada empat ekosistem pelayanan terintegrasi diantaranya yaitu direct service dimana masyarakat dapat menerima pelayanan secara langsung.
Selanjutnya, mobile service atau layanan bergerak seperti pemberian layanan dengan menggunakan kendaraan. Kemudian, self service dan electronic service.
“Inilah empat model ini yang telah tumbuh dan dikembangkan oleh teman-teman. Jadi Bapak/Ibu yang sekarang telah mempunyai MPP bisa menjemput bola bisa dengan adanya MPP Digital,” ujanya.
Pada peresmian MPP ini, Bupati Musi Rawas Ratna Machmud melakukan penandatanganan prasasti secara digital untuk menandai resminya MPP Kabupaten Musi Rawas, MPP kedua se-Provinsi Sumatera Selatan yang menghimpun sebanyak 20 instansi dan 83 layanan, serta menjadi MPP percontohan bagi daerah lain.
Kehadiran MPP di Kabupaten Musi Rawas bukan hanya dapat mengakselerasi dan mewujudkan proses pelayanan publik prima tetapi juga dapat meningkatkan jumlah investasi sebagai penerapan reformasi birokrasi tematik.
Selain gedung MPP, Kabupaten Musi Rawas juga menjadi salah satu pilot project MPP Digital di Indonesia yang telah dilakukan soft launching pada bulan Juni oleh Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin didampingi Menteri PANRB.
Ratna Machmud menyebutkan MPP adalah ‘rumah pelayanan fisik’, langkah selanjutnya melalui bimbingan dan arahan KemenPANRB akan menyiapkan ‘rumah virtual’ yaitu MPP Digital.
“Kalau nantinya sudah digital, masyarakat tidak perlu hadir secara langsung. Sebagai informasi, pada tahap awal, MPP Digital nantinya melayani layanan administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan,” terangnya.
Dia tidak memungkiri untuk menembus MPP Digital harus kerja keras lagi. MPP Digital juga menggunakan teknologi face recognition (FR) untuk verifikasi user yang terintegrasi juga dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Nantinya, masyarakat bisa hanya sekali saja face recognition, maka dari itu masyarakat tidak perlu mengisi berulang-ulang.
Semoga Rumah Virtual MPP Digital nantinya juga dapat terwujud lebih awal dari daerah lain di Indonesia,” tutupnya.
