LUBUKLINGGAU-Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani didampingi Kadis Kominfo Kota Lubuklinggau, Erwin Armeidi dan Kadinkes Cikwi mengikuti rapat koordinasi mengenai strategi komunikasi publik vaksinasi COVID-19 di Posko Induk GTPP COVID-19, Selasa (5/1/2021). Rapat itu juga diikuti Pemprov, Kabupaten/Kota se-Indonesia
Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA menyampaikan semua pihak berkewajiban menyampaikan informasi. Sebagai agen, penyampaian informasi terkait Covid-19 harus dilakukan seefektif mungkin, siapkan bidang komunikasi publik agar masyarakat mendapatkan informasi sebenar-benarnya.
Safrizal ZA mengungkapkan pemerintah daerah berperan penting dalam pelaksanaan vaksinasi karena pemerintah merupakan simbol keteladan. Pada saat penyuntikan vaksinasi pertama, harus dipublikasi secara luas dan masif.
Pemda menyediakan pendanaan melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dukungan penyediaan tenaga kesehatan,tempat vaksinasi,tempat logistik/transportasi,gudang (tempat penyimpanan vaksin),keamanan, sosialisasi dan penggerak masyarakat.
Safrizal ZA juga mengatakan butuh kerjasama dan koordinasi yang baik agar proses vaksinasi berjalan lancer. “Terapkan startegi komunikasi publik dan instrumentasi personel lapangan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante S.Harbuwono menyampaikan COVID-19 merupakan bencana alam dimana semua sektor terkena dampak, kesiapan pelaksanaan vaksinasi suatu produk biologi yang diberikan kepada seseorang yang sehat untuk mencegah tertular dari infeksi COVID-19.
Pemberian vaksinasi merupakan bagian strategis komprehensif untuk mengendalikan penularan COVID-19 yang merupakan upaya preventif, edukasi publik, diagnosa dan pengobatan.
Dante S.Harbuwono menjelaskan pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi sebanyak 181,5 juta orang terdiri dari kelompok sasaran usia 18 tahun keatas. Berdasarkan SAGE Roadmap, vaksinasi dilakukan beberapa tahap, tahap 1 petugas kesehatan dan pendukung dari fasilitas pelayanan kesehatan seluruh Indonesia.
Tahap 2 pelayan publik (TNI, Polri, Satpol PP, aparat hukum, guru, toma/toga, pelaku ekonomi,seperti pedagang pasar, petugas pariwisata, lansia dan lain-lainnya, tahap ke 3 masyarakat rentan secara geospasial, sosial dan ekonomi dan tahap ke 4 masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya.
Sedangkan untuk kelompok sasaran berusia diatas 60 tahun masih menunggu data pendukung keamanan yang memadai dan disetujui oleh BPOM.
Dante S.Harbuwono juga menyampaikan kickof pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan mulai pada pertengahan Januari 2021. Vaksinasi pertama di Indonesia dengan 3 kelompok dimana kelompok 1 pejabat publik Presiden, Menkes, MenBUMN, Menlu,Mendiknas,Panglima TNI,Kapolri,Ketua Satgas,dan kepala BPOM, kelompok kedua pengurus asosiasi profesi dan Key Opinion Leader kesehatan.
Selanjutnya kelompok 3 tokoh agama sedangkan penyuntikan perdana vaksinasi COVID-19 juga diikuti secara
serentak di 34 Provinsi, terdiri dari 3 kelompok yakni kelompok 1 pejabat publik daerah seperti Gubernur, Kepala Dinas Kesehatan, Sekda,Pangdam,Kapolda,dan direktur utama RSUD rujukan COVID-19, kelompok 2 pengurus asosiasi profesi dan Key Opinion Leader kesehatan, dan Kelompok 3 tokoh agama. (Kominfo)
