Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel siap mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Sumsel. Hal ini diungkapkan oleh Fatoni usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Karhutla di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis (5/10/2023).
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK RI, Sigit Reliantoro dan sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel. Diantaranya, Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, Panglima Kodam (Pangdam) II Sriwijaya, Mayjen TNI Yanuar Adil, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol A.Rachmad Wibowo, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sarjono Turin, Komandan Korem (Danrem) 044 Garuda Dempo Brigjen TNI M Naudi Nurdika, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara SMH Palembang, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang, Bupati/Walikota se- Sumsel, Kepala OPD serta para Pimpinan Perusahaan Perkebunan dan HTI di Provinsi Sumsel.
Rakor tersebut membahas sejumlah langkah yang akan dilakukan dalam penanganan penanggulangan Karhutla, termasuk menginventarisir semua kebutuhan dan permasalahan dari Tim Satuan Tugas (Satgas) Karhutla. Masing-masing Satgas baik dari TNI-Polri maupun stakeholder lainnya telah memaparkan sejumlah hal yang sudah dilakukan, termasuk langkah-langkah kedepannya.
“Untuk penanganan agar tidak terjadi lagi Karhutla, banyak sekali yang dilakukan. Pertama sosialisasi, kedua penegakan hukum pemadaman api dan macam-macam, termasuk kita siapkan alokasi anggaran,” ujar Fatoni.
Terkait metode penanganan Karhutla, pihaknya tetap menggunakan cara atau langkah yang telah dilakukan selama ini. Namun, Fatoni menegaskan akan melakukan penambahan sejumlah teknologi.
“Penambahan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga diusulkan penambahan termasuk water bombing. Kemudian kita juga akan melakukan penggeseran anggaran di Pemda,” tambah Fatoni.
Selain mengalokasikan anggaran, Fatoni juga meminta pihak swasta untuk ikut berkontribusi membantu percepatan penanganan Karhutla. Seperti menambah pembuatan embung, kanal dan lainnya.
“Soal anggarannya, kita hitung dulu kemudian kita carikan sumbernya baik dari pemerintah daerah, kabupaten/kota maupun dari pihak swasta. Untuk pendanaan dapat dilakukan Pemda melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelas Fatoni.
Hal lain yang tak kalah penting dilakukan untuk mempercepat penanganan Karhutla di Sumsel adalah tetap melakukan sosialisasi secara masif, baik Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota hingga ke tingkat desa.
“Perlu juga penegakan hukum dengan mengaktifkan Gakkumdu bersama Polri, Kejaksaan dan Gakkum KLHK,” ujar Fatoni.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK RI Sigit Reliantoro mengatakan terdapat 4 titik prioritas penanganan Karhutla, di antaranya PT Waringin Agro Jaya di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kedua area Suaka Margasatwa Padang Sugihan, ketiga ruas jalan tol Palembang-Kayuagung, tol Indralaya-Prabumulih dan Jalan Lintas Timur Sumatera serta keempat area PT Banyu Kahuripan Indonesia Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.
Senada dengan Fatoni dalam penanganan Karhutla, Panglima Kodam (Pangdam) II/ Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil mengungkapkan pihaknya siap menerjunkan sebanyak 3 satuan setingkat kompi (SSK) dengan total 350 personel. Menurutnya, El Nino diperkirakan dapat terjadi hingga November mendatang. Hal itu tentu butuh atensi khusus karena masih akan berlangsung satu bulan kedepan. (rl)
