LAHAT – Cuap-cuap yang dianggap isyu negatif kacangan tentang adanya Pungutan Liar (Pungli) yang diduga dilakukan oleh pihak oknum Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lahat terhadap sejumlah calon Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2023 mendatang, kini mulai menemukan titik terang. Pasalnya dengan berbagai bukti yang ada, dugaan tersebut semakin menguat.
Berdasarkan data-data yang berhasil dihimpun awak media berupa berupa chate WA, visual audio, record audio serta photo terkait dugaan Pungli tersebut, maka banyak calon PPK yang kecewa karena sudah dimintai sejumlah dana dengan iming-iming dapat lulus tes dalam proses rekrut PPK tersebut, namun hasilnya bertolak belakang dari komitmen. Bukannya diterima sebagai PPK, melainkan tidak lulus tes dan bahkan ada indikasi Komisioner ingin mengambalikan dana tersebut pada beberapa Calon PPK yang gugur.
Menurut X salah seorang narasumber yang namanya minta disamarkan, dirinya kecewa bukan karena tidak lulus tes PPK itu. Akan tetapi mereka yang lulus dan diterima menjadi PPK itu, menurut dia bukalah orang-orang yang layak untuk menerima kelulusan.
“Sebab hasil nilai tes mereka itu jauh dari ketentuan kelulusan. Bahkan ada yang tidak masuk dalam Lima Besar, tapi bisa lulus. Sedangkan yang tidak lulus itu nilainya jauh lebih besar, kan aneh.. Ada apa ini, sementara yang tidak lulus ini juga telah megeluarkan pundi-pundi mereka sesuai permintaan oknum Komisioner KPU tersebut supaya bisa lulus seleksi .?“, katanya, Sabtu (31/12/22) saat dibincangi dalam sebuah acara resepsi pernikahan kerabatnya.
Parahnya lagi, sesuai dengan data-data yang ada, nampak jelas bukti-bukti adanya indikasi Pungli ini. Karena, sebut dia, melalui seseorang pihak oknum KPUD Lahat ini malah ingin mengembalikan uang yang dipungut kepada salah seorang calon PPK yang tidak lulus dengan cara menyicil.
“Ini kan suatu bukti, bahwa dugaan Pungli itu semakin menguat. Terus ditambah lagi bukti video saat pertemuan oknum Komisioner dengan sejumlah calon PPK yang dilakukan di suatu tempat di luar kota. Termasuk juga adanya bukti tumpukan amplop diduga berisi uang dan berkas calon PPK yang ditaruh di atas meja depan rumah oknum Komisioner itu. Pokoknya hampir seluruh calon PPK yang dijanjikan kelulusan dan gagal itu mempertanyakan ketidak-profesionalan KPUD Lahat”, urai dia dengan tegas.
Menyikapi isyu dugaan Pungli yang semakin menguat di tubuh KPUD Lahat ini, Ketua KPUD Lahat, NanaPriana tak menampik adanya cerita yang berkembang. Kendati demikian, Nana membantah keras dugaan Pungli tersebut. Dikatakannya, dirinya tidak mengetahui adanya Pungli itu sama-sekali.
“Saya tidak mengetahui tentang pungutan itu, Itu ulah almarhum (Almarhum Jalaludin salah seorang Komisioner KPUD Lahat yang meninggal beberapa hari lalu). Memang banyak isyu-isyu yang menjual nama saya untuk meminta uang pada calon PPK, itu terjadi saat saya masih sibuk mengurus keikutsertaan saya mengikuti tes KPU Provinsi beberapa waktu lalu”, dalih Nana, ngeles saat dihubungi via telepon pada Sabtu (31/12/22).
Menggali lebih dalam mengenai perkembangan adanya isyu Pungli di KPUD Lahat ini, tim redaksi media ini masih mencoba mengkonfirmasi pada Penasehat Hukum (PH) para korban Pungli dan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat. Sebab belakangan dikabarkan, bahwa para calon PPK yang gagal dan telah dipungut biaya oleh oknum Komisioner ini telah memberikan Kuasa pada Redy selaku PH untuk melaporkan dugaan KKN ini ke Kejari Lahat. (smsi Lahat)
