pilarsumsel.com Trenggalek, Jawa Timur – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap Raperda APBD tahun 2023 di ruang rapat Graha Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek, Kamis (29/9/2022)
Dalam laporan atas jawaban Bupati, yang diwakili oleh Sekda Edy Soepriyanto terkait pandangan umum (PU) fraksi-fraksi di DPRD cukup normatif dan cukup panjang untuk menyikapi beberapa pertanyaan.
Sedangkan yang paling menjadi perhatian utamanya adalah terkait insfratruktur, ungkap Agus Cahyono wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggalek.
“Utamanya adalah infrastruktur dasar, yaitu jalan dan jembatan, secara normatif tadi juga sudah dijawab,” ucap Agus
Secara detail untuk menyikapi atas jawaban Bupati tersebut masih cukup waktu dalam pembahasanya, masih ada waktu kisaran 6 hari untuk menyelesaikan semua itu antara komisi bersama-sama OPD.
Sedang pembahasan antara Banggar dengan TAPD juga longgar, ada waktu kisaran dua bulan. Sehingga tindak lanjut dari jawaban Bupati tentunya akan menjadi kajian yang lebih detail.
“Sangat cukup waktu untuk mencermati kegiatan OPD yang direncanakan di APBD dari sisi efisiensi anggaran dan skala prioritasnya,” jelas Agus Cahyono, politisi PKS itu.
Seperti apa yang disampaikan sebelumnya oleh fraksi PDIP terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jawabannya juga masih normatif.
Namun saat awak media mepertegas idealnya seperti apa ?
Agus Cahyono Politisi PKS tersebut menjelaskan tentu tidak akan mungkin Bupati langsung menjawab nominal angka akan tetapi secara bersama-sama peningkatan PAD itu menjadikan target utama.
“Detailnya terkait peningkatan PAD akan dibahas ditingkat Komisi dan Banggar,” terangnya.
Untuk tahun anggaran 2023, pekerjaan rumah terbesar bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek sekalipun tahun ini, ada peningkatan PAD 4 persen..
Akan tetapi masih harus menanggung cicilan bayar hutang PEN sebesar 50 juta.
Hal tersebut tentunya, harus konsentrasi terhadap pengelolaan anggaran, dan dalam perencanaan tetap mengutamakan skala prioritas kebutuhan.
“Dengan menggali potensi yang ada dari berbagai sumber serta SDA, tentu langkah yang ideal untuk peningkatan PAD di Bumi Minak Sopal,” tutupnya.
Sekda Trenggalek, Edy Soepriyanto, usai menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD menyampaikan, Target APBD tahun 2023 adalah konsentrasi terhadap skala prioritas penggunaan anggaran. Karena untuk anggaran tahun 2023, sangat berbeda dengan tahun sebelumnya.
“Kita tahu bersama bahwa kita juga ada beban anggaran penanggulangan inflasi dampak dari kenaikan BBM. Tentu ini juga berpengaruh terhadap angaran untuk infrastruktur, yang mana itu menjadi bagian dari harapan masyarakat di pasca pandemi,” jelas Edy.
Langkah yang bisa dijadikan topangan untuk mengatasi akan keterbatasan anggaran daerah, yaitu diharapkan mampu menyerap dana talangan dari pemerintah pusat lewat DAK, dana insentif daerah, termasuk dana alokasi khusus yang lain. Dan itulah yang harus dimaksimalkan.
Sekda juga menambahkan, ”yang tidak kalah pentingnya bahwa kita juga diamanahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah,” tandasnya.
(bud)
