TULUNGAGUNG, Pilarsumsel.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tulungagung diperkirakan akan berlangsung pada November tahun depan.
Meskipun kurang setahun lebih, Kabupaten Tulungagung sudah banyak dipenuhi oleh banner-banner atau baliho-baliho dari para tokoh-tokoh lokal Tulungagung.
Secara kasat mata, baliho-baliho tokoh lokal yang dipasang di setiap sudut Kota Tulungagung ini hanya sebatas memperkenalkan diri, ucapan HUT ke 78 RI atau ucapkan hari besar lainnya.
Menariknya, dari sekian banyak banner tokoh lokal yang terpasang tidak hanya dari kalangan pejabat pemerintahan saja, namun Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ikut meramaikan.
Ya, Ketua LSM yang dimaksud adalah Ketua DPC Lembaga Monitoring Indonesia (LMI) Kabupaten Tulungagung, Muspida Ariyadi.
Diketahui, banner ucapan HUT ke 78 RI dari Ketua DPC LMI Tulungagung Muspida Ariyadi telah terpasang di beberapa sudut kota. Apakah akan mencalonkan sebagai Bupati Tulungagung juga? Ini hasil konfirmasinya.
Menurutnya, DPC LMI Tulungagung memasang banner ucapan HUT ke 78 RI dibeberapa titik di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk partisipasi untuk memeriahkan Hari kemerdekaan RI dan tidak ada urusan dengan Pemilu maupun Pilkada 2024.
“Terkait pemasangan ucapan ini tidak ada kaitannya dengan dinamika Pemilu maupun Pilkada 2024. Ini murni tidak ada kaitannya dengan politik,” kata Muspida.
Sebagai lembaga yang berperan sebagai kontrol sosial, dia mengaku akan tetap bersikap netral dan independen tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun.
Dia menegaskan, bahwa LMI Tulungagung akan lebih mengedepankan mengawal kepentingan masyarakat demi kemajuan pembangunan dari pada terlarut dalam urusan politik.
Terkait dengan Pilkada 2024, Muspida meyakini bahwa masyarakat Tulungagung sudah cerdas dalam memilih sosok pemimpin yang pantas.
“Kami akan tetap konsisten sebagai lembaga kontrol sosial untuk mengingatkan pemerintah,” ungkapnya.
Pada momentum HUT ke 78 RI, dia berharap kasus korupsi yang pernah terjadi di Kabupaten Tulungagung tidak terulang kembali karena dampak dari tindak pidana Korupsi yang pernah terjadi masih sangat dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Muspida, untuk Pilkada Tulungagung tahun 2024, sosok yang pantas memimpin Kabupaten Tulungagung harus mempunyai integritas yang tinggi.
Selain itu, harus mempunyai rekam jejak yang baik dan berani berkomitmen tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan menandatangani pakta integritas yang disaksikan masyarakat.
“Sosok yang pantas memimpin Tulungagung harus mau turun kebawah mendengar semua aspirasi masyarakat, tidak mendahulukan kepentingan pribadi maupun kelompok dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya. (GD)
