pilarsumsel.com Trenggalek – Mengikuti rapat koordinasi terkait Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Gedung Bawarasa, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara melihat data penerima bansos memang perlu ada perbaikan. Bahkan menurutnya ini telah menjadi penyakit menahun yang dialami semua daerah di tanah air.
Perbaikan data DTKS yang menjadi acuan menentukan penerima bantuan pemerintah yang dilakukan oleh desa dan diusulkan kepada pemerintah kembali mentah. Pasalnya yang menerima bantuan, tetap data lama yang di dalamnya masih ada yang mampu atau orang yang sudah meninggal. Tentunya hal ini dikeluhkan oleh masyarakat dibawah.
Bahkan desa mulai enggan melakukan pemutakhiran data karena data yang diperbaiki kembali tidak terpakai. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi seputar penyaluran BSP itu, dibahas Wakil Bupati Trenggalek melalui rapat koordinasi dengan semua stake holder terkait. Harapannya ada solusi dan jalan penyelesaian yang terbaik.
Hari ini kita tadi rakor tentang bantuan sosial pangan, ungkap Wabup Syah Natanegara usai menggelar rapat koordinasi. Ditambahkan olehnya “pada perinsipnya sudah berjalan baik, tapi dibeberapa sisi memang masih perlu ada perbaikan. Terutama di persoalan data,” ujarnya.
Tadi, imbuhnya “ini kira kira menjadi penyakit menahun di seluruh Indonesia. Data yang sudah kita ajukan mulai dari desa ke Kabupaten. Ketika sudah sampai di Kementrian, kemudian data itu belum juga ter up date,” imbuh mantan aktivis kepemudaan itu.
Ini juga memberikan kekecewaan bagi masyarakat sebagai penerima. Mereka punya hak menerima namun tidak bisa menerima atau harus tertunda menerimanya.
Kami juga berharap ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk azas pemerataannya. Tadi terjadi persoalan juga yang diterima di daerah tertentu itu berbeda juga dengan yang diterima di daerah lain. Karena di kita tidak ada keseragaman harga.
Ini seharusnya menjadi PR kita, bagaimana bisa mengupayakan agar harga ini bisa tidak terlalu jauh timpangnya. Terus apa yang didapat oleh masyarakat ini juga sesuai dengan yang mereka butuhkan.
Jadi kami menghimbau kepada seluruh agen yang menyalurkan, ini termasuk amal kemanusiaan. Jadi tolong berlaku yang baik, jangan sampai merugikan penerima. “Karena ini juga ada hubungannya dengan persoalan hukum,” tandas wabup muda itu, Kamis (30/9/2021)
Pernyataan Wakil Bupati Trenggalek ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Sosial PPPA, Kabupten Trenggalek, Ratna Sulistyowati. “Lagi -lagi persoalan data penerima. Desa sudah usulkan pemutakhiran data. Namun turunnya masih itu-itu saja,” ungkap Kadinsos perempuan yang cukup enerjik tersebut.
Bahkan daftar penerima BSP, Dinas Sosial tidak mendapatkan turunannya. “Dinsos justru mendapatkan daftar penerima bantuan dari bank penyalur,” keluhnya dalam rakor.
Terus terkait dengan agen nakal, perempuan yang juga berprofesi menjadi dokter ini berharap ada pembinaan bersama utamanya bank penyalur karena pembentukan agen dilakukan oleh bank penyalur.
(bud)
