Tulungagung, Pilarsumsel.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Dono, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, melaksanakan Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) tingkat desa yang bertempat dibalai desa setempat guna menjaring aspirasi dan usulan masyarakat, khususnya kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Acara tersebut merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten tahun 2026.
Acara yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa itu dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, antara lain Kepala Desa Dono, Sekretaris Desa, perangkat desa, BPD, kelompok perempuan, kelompok anak atau forum anak, kelompok penyandang disabilitas, PKK Desa, perwakilan lembaga layanan pendidikan (PAUD/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs), tokoh agama, tokoh masyarakat, NGO/CS0, serta narasumber dari Kecamatan dan Puskesmas.
Fasilitator pendamping dan tenaga terlatih yang memiliki kompetensi mendampingi peserta selama musyawarah berlangsung. Waktu pelaksanaan Muspadi tersebut mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi, dan efektivitas, serta dilaksanakan bertepatan dengan musyawarah desa.
Kepala Desa (Kades) Dono, Priyambodo Mengatakan, acara dimulai dengan pendaftaran peserta disusul oleh pembukaan yang meliputi laporan ketua penyelenggara, paparan singkat rancangan awal RKPDes, serta sambutan dan pengarahan dari Camat Sendang atau pejabat berwenang lainnya.
“Dalam musyawarah, kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas masing-masing diwakili dan didampingi oleh fasilitator atau moderator ahli,” kata Kades di kantornya, Rabu (22/01/2025).
Menurutnya, dalam prioritas program/kegiatan yang diusulkan dalam Muspadi antara lain, pengadaan bantuan kaki palsu, pengadaan bantuan kursi roda, pengadaan bantuan mesin bordir, pengadaan Perpustakaan Desa, pelatihan pengolahan makanan bergizi dan kegiatan outbond bagi Forum Anak Desa.
Selain itu, lanjut Priyambodo menyampaikan, bahwa Muspadi adalah langkah penting untuk memastikan program-program pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat.
“Jadi, musyawarah ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, terutama bagi kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, Muspadi juga menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Musyawarah ini tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa.
“Muspadi di Desa Dono berjalan lancar dan mendapatkan apresiasi dari seluruh peserta. Hasil musyawarah yang telah disepakati diharapkan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Dono,” tambahnya. (Dwi)
