Bupati Trenggalek Lakukan Penajaman Program di Dinas PKPLH

Berita, Jawa Timur388 Dilihat

 

pilarsumsel.com Trenggalek, Jawa Timur – Melakukan safari infrastruktur di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (PKPLH), Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin kembali melakukan penajaman program di tahun anggaran 2023.

Penajaman program ini sendiri dilakukan, bertujuan untuk mensinkronkan program-program yang tengah direncanakan dalam mewujudkan tema mengenai transformasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Demi mewujudkan ini kepala daerah muda yang juga menjabat Ketua KNPI Jatim itu getol melakukan safari OPD. “Hari ini kita melanjutkan safari OPD untuk penajaman program 2023. Saat ini sasarannya di Dinas PKPLH. Karena fungsi Dinas PKPLH saat ini, lebih banyak ke masalah lingkungan hidup. Di mana juga indikator kota hijau ini menjadi indikator baru di RPJMD,” tutur Bupati Arifin, Rabu (2/2/2022) di Aula Dinas PKPLH Trenggalek

“Kita ingin menekankan betul area-area, 8 area kota hijau. Mulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi, transportasi. Sampai dengan kualitas udara, air tadi kita bahas detil dan kami minta nanti programnya di breakdown lagi. Mana yang sasarannya individu harus melakukan apa untuk menuju kota hijau,” sambungnya menambahkan.

Kaya contoh kemarin LH sudah mengeluarkan edaran yang saya tandatangani untuk setiap individu harus menanam pohon. Ini sebenarnya adalah program yang tidak harus berkonsekwensi anggaran, tetapi bisa mendukung tercapainya kota hijau di Trenggalek.

Yang seperti ini coba nanti kita minta di detilkan di semua area, sehingga dalam penyusunan RKPD kita sudah tau prioritas-prioritas mana yang harus dianggarkan, mana yang harus didukung kebijakan dan mana yang harus dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Contohnya, terang Bupati Trenggalek itu, “seperti pengelolaan sampah, selama ini berkonsekuensi biaya. Kita mengeluarkan biaya banyak untuk pengelolaan sampah, padahal sampah itu berpotensi uang. Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang kemudian mendapatkan uangnya dari mengelola sampah,” terangnya.

Termasuk juga limbah medis, kenapa nggak kemudian kita kerjasamakan. Karena itu silakan cari inisiator kolaborasinya, sehingga nanti sehingga ada konsekuensi penambahan PAD kita. Kalau PAD kita meningkat maka pelayanan kemasyarakat juga bisa semakin meningkat, tandasnya.

Kepala Dinas PKPLH Kabupaten Trenggalek, Muyono Piranata menambahkan untuk mewujudkan kota hijau perlunya kerja kolaboratif semua dinas terkait dan tentunya tidak bisa hanya berpangku tangan hanya kepada satu dinas saja.

“Ada 8 area kota hijau yang dimulai dari perencanaan hijau, pengolahan sampah, energi, transportasi. Sampai dengan kualitas udara, air dan yang lainnya. Tentunya ada kewenangan dinas lain didalamnya, maka dari itu perlu ada dukungan atau kerja kolaboratif untuk mewujudkan kota hijau ini,” tukas Muyono. (bud)