Trenggalek, Jawa Timur,pilarsumsel.com -Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin hadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPR Jwalita Perseroda dengan agenda penyesuaian nomenklatur sesuai peraturan OJK terbaru.
Dalam nomenklatur peraturan baru tersebut Bang Perkreditan Rakyat yang semula hanya perkreditan sesuai peraturan tersebut berubah nomenklaturnya menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Tentunya dengan nama baru ini nantinya cakupan BPR akan lebih luas lagi.
Dibatasi waktu terakhir pada Januari 2025 nanti harus berubah, karena sejak diundangkan pada 2023 lalu 2 tahun setelahnya BPR wajib berubah nama dari perkreditan menjadi perekonomian. Untuk itu alasan kenapa BPR Jwalita (Perseroda) melakukan RUPS pada Rabu (4/12/2024).
Bupati Trenggalek usai RUPS menjelaskan, “agendanya penyesuaian nomenklatur sesuai POJK. Jadi yang sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat,” ungkap Mochamad Nur Arifin.
Harapannya sesuai dengan harapannya OJK. Jadi, BPR bukan cuma sebagai lembaga penyalur kredit tapi nanti juga menjadi pengungkit instrumen ekonomi.
“Saya berharap juga nanti DPRD bisa membahas di tahun mendatang terkait dengan penyertaan modal bagi BPR. Karena beberapa tahun terakhir selalu mencapai target. Jadi kita harus membesarkan usaha BPR karena juga untuk meningkatkan PAD Trenggalek,” kata Mas Ipin kepada awak media.
Dwi Fraidianriani, Direktur Utama BPR Jwalita Trenggalek menambahkan agenda RUPS yang digelarnya merujuk adanya undang-undang P2SK yang mengatur bahwa perbankan khususnya BPR, yang semula Bank Perkreditan Rakyat harus berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Memberikan keterangan lebih lanjut Dwi menjelaskan “jadi memang maksimal setelah diundangkan 2 tahun pada 2023 lalu, per Januari 2025 ini harus berubah nama. Dari undang-undang P2SK ini memang peran BPR yang sebelumnya agak sempit menjadi lebih luas lagi,” jelasnya
Seperti tadi yang disampaikan pak bupati, memang peran perbankan di era digital, lebih diatur. Tata kelolanya juga harus lebih baik lagi dan ini diatur lebih luas. Yang semula sempit menjadi lebih luas lagi.
Menyambut baik peluang ini program dan terobosan tengah dipersiapkan BPR menyambut ini. Fokus terhadap UMKM akan dipertajam, seperti halnya untuk ekonomi kreatif, kredit mikro dan lainnya.
“Nasabah kami itu mayoritas pedagang, oleh karena itu kenapa kita lebih di UMKM. Saat ini kredit kita di UMKM itu kita mayoritas, hampir di angka 70%,” katanya.
Kemudian lebih lanjut Dwi menambahkan sekarang ini kan audah mau di 2025, makanya tadi juga ada pembahasan rencana bisnis di 2025. BPR berupaya mencapai pertumbuhan minimal 10% dari tahun 2024. Maka dari itu banyak program-program baru yang akan kita laksanakan. Salah satunya juga pembiayaan untuk TKI.
Selama ini tidak ada perbankan yang memberikan pembiayaan itu di Trenggalek dan kami akan berusaha supaya tahun depan kita akan membantu pemberangkatan orang Trenggalek yang berangkat ke luar negeri. Yang biayanya cukup mahal itu nanti bisa kerjasama dengan BPR.
“BPR sendiri juga akan bekerjasama dengan LKM-LKM untuk pendidikan LKP pemberangkatan TKI ke luar negeri. Kita juga akan bersinergi untuk TKI ke Jepang, Korea dan lain sebaginya,” tandasnya.
(bud)
