Trenggalek, Jawa Timur, pilarsumsel.com –
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin bertindak sebagai Pjs. Ketua Umum APKASI berharap program prioritas Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mengungkit kesejahteraan ekonomi di daerah. Ini disampaikan pemimpin muda itu saat mengikuti rapat sosialisasi percepatan program MBG bersana Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (30/4/2025).
Tersambung secara daring di Gedung Smart Center Kabupaten Trenggalek, kepala daerah yang menjabat Pjs. Ketua Umum APKASI itu mengusulkan beberapa usulan terkait dengan pelaksanaan di daerah. Pihaknya berharap distribusi MBG melalui SPBG (Satuan Pelayanan Bergizi) dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang berfungsi sebagai tempat atau dapur umum yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat, tidak saklek untuk semua daerah.
Karena semua daerah kondisinya tidak sama sepertihalnya Trenggalek atau daerah daerah kepulauan. Karena bila menggunakan SPPG yang memiliki kapasitas 3.000 porsi sehari tentunya membutuhkan modal yang cukup besar. Selain itu hanya orang orang tertentu saja yang mampu, padahal kepala daerah ini ingin keberadaan MBG ini bisa betul-betul mengungkit kesejahteraan ekonomi di daerah, seperti halnya Trenggalek.
“Saya ingin program MBG ini bisa betul-betul mengungkit kesejahteraan di daerah. Bagi kabupaten-kabupten yang tidak seatraktif dengan daerah lain secara ekonomi, tentu mencari mitra itu sangat susah sekali. Maka saya berharap MBG bisa diberikan penugasan kepada TNI” ucap Mas Ipin dalam kegiatan ini.
Kami melihat, sambungnya menambahkan “daerah-daerah lain mencari mitra tidak gampang. Sedangkan kalau ada itu-itu saja. Masak APBN ini tersentuh pada golongan itu-itu saja. Saya mengusulkan kepada kepala BGN, untuk Trenggalek hasil efisiensi melalui refokusing anggaran tidak hanya kami gunakan untuk rehab kelas, melainkan mengorbankan satu kelas untuk roumble belajar kita gunakan sebagai dapur. Sedangkan pembangunannya di biayai dari APBD,” imbuh Pjs. Ketua APKASI itu.
Kita ingin membangun kantin kantin bergizi. Untuk badan hukum, yayasannya adalah komite sekolah. Karena komite ini perkumpulan para wali kelas, otomatis kalau komite yang menjadi yayasan pasti lebih amanah.
Kita sudah pernah melakukan percobaan ke beberapa sekolah, dari segi kualitas makanan lebih baik. Menghemat transportasi, memutus rantai transportasi sehingga nakanan diterima siswa masih dalam kondisi hangat. Meskipun kondisi error itu relatif kecil 0,5%, seperti makanan basi. Namun kejadian ini bisa merusak prestasi yang dicapai dan gampang viral.
“Saya mengusulkan satu hal, tentu BGS punya standart dan prosedur. Tetapi saya usul SOPnya jangan dikunci mati, karena ini masih menjadi proses pembelajaran pemerintah untuk mendapatkan skema yang cocok,” tegasnya.
Bupati ini juga mengusulkan bila ingin pembiayaannya cepat Trenggalek punya kartu kredit pemerintah. Jadi tidak perlu vendor menagih dulu, pemerintah membayar melalui kartu kredit pemerintah. Kemudian bila APBN atau APBD bila ditugaskan MBG itu cair, tinggal dibayarkan kepada kartu kredit pemerintah itu.
(bud)
