PALI-DPRD Kabupaten Pali menggelar rapat paripurna, Senin, 29 April, di Gedung DPRD PALI dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait pertanggungjawaban Bupati PALI untuk tahun anggaran 2024.
Dalam sesi penyampaian hasil kerja Pansus, disoroti berbagai aspek terkait laporan pertanggungjawaban Bupati. Pansus memaparkan dengan detail hasil evaluasi atas kinerja pemerintah dalam menjalankan program pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, rapat ini juga menjadi momentum penyerahan keputusan DPRD Kabupaten PALI terkait rekomendasi keterangan terhadap pertanggungjawaban Bupati untuk tahun anggaran yang sama.
Dalam pembukaan rapat, Wakil Bupati Drs. H. Soemarjono menekankan pentingnya optimalisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Beliau juga menegaskan bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat, sambil mengajak seluruh pihak untuk memperhatikan saran dan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Wabup Drs. H. Soemarjono juga secara tegas menjawab pertanyaan terkait laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2023, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan program pembangunan yang merata.
Ketua DPRD, H. Asri AG, turut menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, namun juga menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat tersebut tidak hanya berfokus pada evaluasi, namun juga menghasilkan rekomendasi konkret untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam sektor pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terdapat pula rekomendasi terkait pencapaian pembangunan di tahun 2023 dan harapan untuk peningkatan layanan kesehatan, pembangunan fisik, serta jaringan internet yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten PALI.
Rapat paripurna ini ditutup dengan harapan agar semua pihak dapat bekerja sama demi kepentingan masyarakat Kabupaten PALI, dengan mengedepankan profesionalisme, harmonisasi, dan keselarasan dalam setiap langkah pembangunan. Semua rekomendasi dan hasil rapat diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program kerja ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (HAS/ril)
