Oleh Li Hsi-ho*
Internet berperan besar di kehidupan sehari-hari pascapandemi. Bekerja, belajar, berbelanja atau melakukan transaksi lain secara online telah menjadi hal yang biasa. Namun, layanan keuangan digital yang telah berkembang dari kegiatan ini menjadi target yang mudah bagi organisasi kriminal dan membuat investigasi kriminal bagi kepolisian menjadi semakin rumit.
Pada 2021 Taiwan melaporkan kerugian terkait penipuan sebesar NT$5,61 miliar (setara US$186 juta) yang menunjukkan bahwa penipuan telah merusak pembangunan ekonomi nasional secara serius. Penipuan ini telah memberikan tantangan yang besar kepada negara-negara di seluruh dunia.
Baru-baru ini jenis penipuan menjadi lebih beragam dan kompleks, dan metode penipuan telah berinovasi. Penipuan cryptocurrency yang baru-baru ini terjadi telah menghebohkan publik karena para korban menderita kerugian besar.
Saat menangani beberapa kasus penipuan, polisi Taiwan kerap menghadapi dilema bahwa server, akun pembayaran, atau platform perdagangan cryptocurrency yang digunakan oleh para pelaku tersebut berada di luar negeri. Di satu sisi, tidak mungkin untuk memblokir uang yang ditipu secara tepat waktu dan juga sulit untuk melacak tersangka.
Pengiriman dana palsu dan aliran keuangan ilegal yang melibatkan pencucian uang atau penghindaran pajak tidak hanya menyebabkan kegagalan kontrol keuangan nasional, tetapi juga mengikis kepercayaan terhadap pemerintah pusat di seluruh negara di dunia.
Dalam kaitan ini, kerjasama antara polisi berbagai negara dengan polisi Taiwan tidak hanya mengurangi jumlah kasus penipuan, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi administrasi pemerintah di seluruh dunia.
Kerjasama lintas negara diperlukan
Dengan karakteristik “risiko tinggi dan imbalan yang tinggi”, penipuan mata uang virtual terus dipromosikan di pasar investasi. Pada saat yang sama, karena masyarakat umum tidak terbiasa dengan mekanisme mata uang virtual, jenis investasi ini telah menjadi alat umum bagi sindikat kriminal.
Belakangan ini polisi di Taiwan menemukan bahwa sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh sindikat kriminal yang menggunakan mata uang virtual untuk pencucian uang adalah kasus penipuan investasi. Para korban dibujuk oleh kelompok kriminal untuk mendaftar sebagai anggota platform investasi palsu.
Ketika korban mencoba untuk menarik dana setelah menghasilkan keuntungan, sistem layanan pelanggan yang dioperasikan oleh kelompok kriminal mengharuskan korban membayar pajak tambahan 10% hingga 20% sebelum penarikan pengguna dapat disetujui.
Bahkan, jika korban mengisi ulang dana, sindikat kriminal akan berusaha untuk mencari berbagai alasan agar korban dapat seterusnya mengisi ulang dana tersebut, misalnya, biaya transaksi harus dibayar sebelum penarikan dapat disetujui, dan lain sebagainya.
Sindikat kriminal telah mengubah metode kriminalnya, dari metode memperoleh rekening utama menjadi metode menggunakan wallet mata uang virtual yang dapat mengurangi risiko tertangkap oleh polisi saat penarikan dana. Kelompok kriminal menggunakan sistem nama asli untuk memverifikasi manajemen pertukaran mata uang virtual dan membuka rekening utama.
Begitu korban menerima uang dari rekening yang ditunjuk oleh sindikat kriminal, mereka segera mentransfer uang lapis demi lapis, dan mentransfer uang tersebut ke cold wallet (cold wallet adalah wallet atau tempat penyimpanan aset crypto yang bersifat offline), lalu ditukar dengan mata uang flat di bursa lain.
Karena crypto wallets tidak memiliki ukuran otentikasi pengguna dan tidak ada batasan jumlah transaksi untuk mentransfer, maka fasilitas ini mudah digunakan sebagai alat pencucian uang.
Sebagian besar korban, pelaku, dan lokasi kejahatan mungkin berlokasi di negara yang berbeda. Hanya melalui kerjasama antar negara, modus kejahatan ini dapat diberantas dengan tepat.
Polisi memberantas sindikat perdagangan manusia
Saat jumlah pengangguran meningkat semenjak pandemi, sindikat kriminal mendirikan ruang komputer di seluruh dunia, dan merekrut anggota dalam skala besar melalui iklan online.
Sindikat penipuan ini menggunakan slogan-slogan menarik seperti “pekerjaan mudah” dan “kekayaan yang cepat”, menjanjikan pekerjaan yang stabil sesuai hukum di negara tujuan. Namun saat para korban tiba di sana, ternyata pekerjaan itu melibatkan penipuan.
Lebih dari itu bahkan paspor mereka disita, kebebasan pribadi dibatasi, dan dipukuli atau dijual kembali kepada perusahaan ilegal lainnya, bahkan juga diancam akan mengambil organ tubuh mereka sebagai kompensasi.
Perdagangan manusia adalah salah satu masalah hak asasi manusia yang serius yang perlu diselesaikan secara global. Sindikat kriminal menggunakan kemudahan internet untuk merekrut orang-orang dari berbagai negara agar terlibat dalam kegiatan ilegal di ruang komputer yang tersebar di seluruh dunia.
Selama bertahun-tahun polisi Taiwan berupaya keras memerangi kejahatan lintas negara tersebut. Tahun ini, kepolisian Taiwan telah menerima laporan warga Taiwan yang ditahan dan dipaksa untuk terlibat dalam kegiatan penipuan di Kamboja, Filipina, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain oleh organisasi ilegal atau sindikat yang didirikan oleh warga negara China.
Dalam kaitan ini kerja sama internasional sangat dibutuhkan untuk pemberantasan dan penyelamatan secara bersama.
Pada tahun 2021 di Taiwan, polisi Taiwan dan polisi Vietnam bersama-sama menangkap sindikat penipuan, dan ditemukan bahwa orang Vietnam yang tinggal melebihi batas waktu di Taiwan dipaksa melakukan kejahatan penipuan. Korban penipuan adalah orang Vietnam, dan pendapatan ilegal terhitung sebesar VND3,29 miliar (setara US$140.000).
Bekerjasama dengan lembaga penegak hukum asing, polisi Taiwan juga telah berhasil memecahkan sejumlah penipuan lintas negara dan sindikat perdagangan manusia, seperti pada tahun 2020 dengan Montenegro dan pada tahun 2021 dengan Turki.
Kerjasama dengan Montenegro berhasil menangkap 92 tersangka dan lebih dari 2.000 korban, dengan kerugian mencapai lebih dari US$21 juta. ini adalah upaya bersama untuk menjaga harkat dan martabat manusia.
Kontribusi Taiwan memberikan manfaat bagi dunia
Taiwan sangat mementingkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Konstitusi Taiwan menyatakan konsep kedaulatan rakyat, dan dengan jelas mendefinisikan perlindungan kebebasan dan hak-hak rakyat.
Pemerintah Taiwan juga secara tegas melarang tindakan yang melanggar hak asasi manusia, sementara kejahatan internasional sering melibatkan banyak negara dan mengakibatkan banyak investigasi menjadi terhenti.
Di era pascapandemi, metode kriminal terus berkembang dan melahirkan metode baru. Menghadapi metode kriminal yang baru, pengalaman penyelidikan dan penangkapan sangat diperlukan. Polisi Taiwan bersedia berbagi pengalaman dari kasus yang berhasil dipecahkan.
Selain itu, kejahatan telekomunikasi dan penipuan siber saat ini telah melintasi batas negara dan menjadi sindikat kriminal lintas negara dengan organisasi dan pembagian kerja yang lengkap. Ini tidak hanya menantang kedaulatan nasional negara-negara di dunia, tetapi juga merugikan ekonomi dan keamanan publik.
Taiwan bersedia bertukar data intelijen dan membantu negara-negara lain untuk mencegah terjadinya kejahatan di luar negeri dan menindak sindikat kriminal di dalam negeri.
Tugas penting aparat kepolisian adalah menjaga ketertiban masyarakat, dengan mengutamakan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat. Menghadapi jenis kejahatan yang semakin beragam, polisi dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks.
Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam untuk perencanaan di masa mendatang dan merespons secara akurat guna memerangi aneka kejahatan.
Di masa mendatang polisi Taiwan akan selalu bekerjasama dengan mitra global, baik dalam mencegah terjadinya pandemi maupun memerangi kejahatan. Dengan demikian, tidak boleh ada kesenjangan geografis di dunia, dan komunitas internasional dapat mengandalkan Taiwan.
*Li Hsi-ho adalah Komisaris Badan Investigasi Kriminal Taiwan
