pilarsumsel.com Trenggalek, Jawa Timur – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin gulirkan usulan dalam forum Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Desa Jajar Kecamatan Gandusari, Kamis (20/1/2023), yaitu pelestarian alam atau kelestarian lingkungan, pendekatan pelayanan ke masyarakat, terutama di desa, dan pengentasan kemiskinan ekstrim.
Ia pun memberikan penjelasan terkait apa yang di usulkannya.
Pelestarian alam atau kelestarian lingkungan adalah suatu keniscayaan yang wajib di lakukan oleh setiap individu, kelompok, dan organisasi. Pasalnya, akibat cuaca ekstrim sepanjang tahun 2022 lalu, mengakibatkan banjir dan longsor di beberapa tempat di Kabupaten Trenggalek itu, Pemkab menghitung kerugian investasi infrastruktur beserta material pembangunannya sebesar 200 milyar rupiah.
Akibatnya pun kehidupan masyarakat terganggu, yang roda perekonomiannya terhambat karena aktivitasnya terhenti. Dan itu menyebabkan disaster cost membengkak sewaktu-waktu serta hal tersebut mampu mengganggu kegiatan perencanaan yang reguler sejak awal, terang Gus Ipin.
Dirinya memiliki cita-cita agar ekologi serta ekonomi haruslah berjalan beriringan bersama di Trenggalek. Ia pun memberikan ilustrasi, jika ekosistem terjaga maka akan mampu memberikan nilai tambah, bermanfaat pada ekonomi masyarakat. Contoh, menanam pohon tegakan keras yang berbuah akan memberikan penghasilan secara ekonomi. Misalnya, menanam pohon durian, pohon cengkeh, dan lain sebagainya.
Dalam RPJMD telah di sepakati bersama adalah indikator besar rencana jangka menengah Trenggalek, yaitu indeks kota hijau. Yang di dalamnya terdapat beberapa indeks resiko berencana, indeks pembangunan berkelanjutan, dan lain-lain. Menjadi tema besar kelestarian lingkungan hidup.
“Harapannya adalah kita bisa adil untuk generasi dan generasi nanti,” papar Mas Ipin.
Pendekatan pelayanan ke masyarakat di desa, terobosan baru yang kita beri tajuk Makaryo Neng Ndeso bertujuan untuk memberikan pelayanan maksimal, menginput atau menginventarisir masalah, dan menyelesaikan secara on the spot.
Harapannya adalah susunan anggaran pemerintah nantinya benar-benar berbasis masyarakat.
Dalam kegiatan ini, layanan instansi plat merah di bawa ke desa agar masyarakat bisa merasakan layanan dengan mudah serta maksimal, dan di layani sebanyak 40 persen dari jumlah pegawai yang di miliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Untuk upaya pengentasan kemiskinan ekstrim sesuai intruksi Presiden, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, mengajak semua pihak berperan aktif bersama.
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka dari usia angkatan kerja 15 tahun ke atas, ada yang bekerja dan ada yang menganggur.
Warga yang di terima kerja, namun belum melaksanakan aktifitas kerja, di hitung menganggur. Orang yang mencari kerja, di hitung menganggur. Kemudian, orang yang mempersiapkan usaha pun, di hitung menganggur.
Menurutnya, mulai ada pergeseran, yang tadinya bekerja mendapatkan gaji atau upah, sekarang menggeluti sektor informal, yaitu menggeluti UMKM.
Himbauan BPS terkait hal itu, acara-acara atau pameran dan kegiatan lainnya akan dapat menciptakan pekerjaan bagi pelaku UMKM.
Bupati Trenggalek pun menghimbau pada jajarannya agar agenda pemerintah seperti rapat atau pertemuan agar bisa di laksanakan di desa.
“Kita memberikan fasilitas ruang pasar bagi pelaku UMKM dengan memperbanyak event-event di desa. Apalagi PPKM-nya sudah di cabut,’ tandasnya.
(bud/qow)
